Terwujudnya suatu model kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab atau good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait dengan upaya tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan legalitasnya upaya pemberantasan KKN sebagaimana telah digariskan di dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seperti diketahui, pada pasal 3 kebijakan lembaga negara tertinggi tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi (1) asas kepastian hukum, (2) asas tertib penyelenggaraan negara, (3) asas kepentingan umum, (4) asas keterbukaan, (5) asas proporsionalitas, (6) asas profesionalitas dan (7) asas akuntabilitas. Selanjutnya dalam penjelasan mengenai pasal 3 TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut. mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung-jawaban dimaksud direalisasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam SAKIP, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen rencana strategik setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagaikegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang susunan rencana kerja dilakukann seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Selanjutnya, pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Menyimak kompleksnya proses SAKIP tersebut di atas, tidak mengherankan apabila berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah .merasa kesulitan di dalam melaksanakan amanat tersebut.

Berdasarkan asumsi tersebut, melalui kegiatan litbang pada tahun anggaran 2009, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara (Puslitbang SlOAN) Lembaga Administrasi Negara menyusun suatu sistem yang memungkinkan instansi pemerintah pusat maupun daerah dapat melaksanakan LAKIP secara sistemik dan otomatif dengan judul: "Advokasi dan Instalasi Software Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SILAKIP)".

Kegiatan Advokasi dan Instalasi Software SILAKIP ini meliputi pengembangan prototype software SILAKIP sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terakhir, serta instalasi dan pelaksanaan advokasinya lingkungan instansi pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah menghasilkan software SILAKIP, melaksanakan instalasi, dan memberikan advokasi tentang software sistem tersebut di lingkungan instansi pemerintah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan Pengembangan Bertahap model sistem info.rmasi yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Adapun lokus kegiatan ini ditekankan pada beberapa daerah yang dianggap dapat menjadi pusat kegiatan implementasi dan advokasi SILAKIP. Daerah-daerah tersebut, antara lain, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimant.an Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali dan NTB, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta Raya.

Prototype SILAKIP yang diwujudkan dalam bentuk software tersebut sangat berguna bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan laporan akuntabilitas secara lebih efektif dan efisien. Hasil yang diharapkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah suatu laporan yang memuat tentang model software SILAKIP yang telah dikembangkan. Melalui instalasi dan advokasi SILAKIP ini, diharapkan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan dapat lebih cepat, tepat dan akurat dalam melaksanakan laporan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan.